Misi 7 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik Mengembangkan sistem pengawasan internal yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mengoptimalkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi kinerja pemerintahan…